Rabu, 10 Juli 2013

Rencana Kampanye Global dan Konferensi Pemuda 
Internasional 2013



Hampir sebagian besar Rakyat dunia telah merasakan ketertindasannya, Hampir sebagian besar Rakyat dunia telah menyadari bahwa ketertindasannya adalah akibat  penghisapan dan penindasan Imperialisme. Jadi, seluruh rakyat harus perjuangannya antara sector yang satu dengan sector lainnya, baik ditingkat bangkit dan bersatu. Seluruh Rakyat dunia harus mampu menghubungkan Latarbelakang. Seperti yang diketahui saat ini, bahwa Imperialisme kian tak berdaya membendung gelombang resesi ekonomi akibat krisis panjang yang dialaminya. Dalam kekalutannya untuk menyelamatkan diri dari krisis tersebut, Imperialisme terus memperhebat derajat penghisapannya terhadap rakyat diseluruh dunia. Berbagai bentuk kerjasama, baik bilateral maupun multilateral untuk memperkuat dominasinya, sekaligus sebagai salah satu skema penghisapannya diberbagai negeri terus dipertahankan dan diperkuat untuk tetap menjamin terpenuhinya setiap kepentingannya, terutama untuk mengeluarkan diri dari jeratan krisis yang semakin kronis.Ditahun 2013 ini, melalui kerjasama-kerjasama Multilateral yang telah dibentuknya, baik ditingkat dunia secara umum  (global)  maupun ditingkat regional dengan berbagai perjanjian kerjasama yang mengikat bagi Negara-negara anggotany, Imperialisme telah menetapkan 3 (tiga) agenda konsolidasinya terhadap Negaranegara yang telah berada dibawah dominasinya, yakni melalui: Pertama, 1). Pertemuan High Level Panel (HLP) untuk melakukan penilaian atas perjalanan dan pencapaian Millennium Developments Goals (MDGs)  sejak tahun 2000-2015, sekaligus untuk merumuskan rencana program pembangunan paska 2015. Pertemuan tersebut  akan diselenggarakan pada bulan Maret 2013. Kedua.Pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang akan diselenggarakan pada  (Bulan April: Pertemuan Menteri perdaganagan, di Surabaya. Bulan Oktober: 

Konsep Umum *

Pertemuan Umum/General, di Bali) 2013. Ketiga, yaitu pertemuan tingkat menteri kesembilan organisasi perdagangan dunia (WTO) yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2013. Seluruh agenda tersebut akan diselenggarakan di Bali, Indonesia.  “Penjelasan umum terkait point-poin pembahasan yang menjadi sorotan utama ketiga pertemuan tersebut (MDGs, APEC dan, WTO) yang semuanya akan diselenggarakan di Bali Indonesi,  (Terlampir:  BACKGROUND NOTES ON MAJOR 

UPCOMING INTERNATIONAL EVENTS IN INDONESIA IN 2013)”.
Esensi agenda global bagi Imperialisme Secara umum, seluruh agenda tersebut memiliki historis dan peran secara spesifik yang menjadi dasar pembentukannya sebagai kendaraan bagi Imperialisme dalam menancapkan seluruh skema penghisapannya.

1. MDG’s Bukan Solusi
Millennium Development’s Goal (MDG’s) dalam historisnya, dilahirkan atas situasi umum Imperialisme, khususnya imperialisme AS yang tengah mengalami krisis keuangan (Financials Crisis) pada tahun 1997-1998. Krisis tersebut secara lansung telah melahirkan stagnasi dan merosotnya pertumbuhan ekonomi dan financial diberbagai negeri, termasuk Negara-negara dikawasan Asia. Sebagai akibatnya, krisis tersebut telah memukul penghidupan rakyat secara lansung yang diperparah dengan berbagai kebijakan spekulasi dari pemerintah dalam upaya menghadapi krisis yang tengah berlansung.Lahirnya MDG’s juga dipicu oleh kemajuan gerakan rakyat anti-globalisasi dan antiimperialis yang terus meningkat dan semakin militan dan terus meluas diberbagai belahan dunia selama dekade terakhir dari milenium sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh Konferensi Rakyat anti Globalisasi  dan anti Imperialis di Manila pada tahun 1996, Carnaval rakyat Melawan APEC pada tahun 1997, dan gerakan militant di Seattle pada tahun 1999. Demikian juga dengan gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 1998 yang berujung pada tumbangnya dictator orde baru,Soeharto. Akibat krisis tersebut dengan berbagai persoalan social, ekonomi dan politik yang terus memburuk, MDG’s dilahirkan dengan ilusi berbagai program pembangunan “se-olah-olah” sebagai solusi atas berbagai tuntutan rakyat. Kenyataannya, skema tersebut (MDG’s) yang dikontrol secara lansung oleh imperialisme AS melalui PBB,telah dijadikan sebagai Blue Print program pembangunan diseluruh negeri yang berada dibawah payung PBB.

Konsep Umum *
Dalam perjalanannya, sejak diluncurkan pada tahun 2000, MDG’s telah digunakan sebagai tameng  untuk menebar ilusi  pembangunan dibawah kebijakan neoliberal Imperialsime yang diterapkan melalui rezim bonekanya diberbagai Negeri, sekaligus sebagai upaya untuk menghambat laju gerakan rakyat yang terus 
meningkat. Lembaga-lembaga  keuangan imperialis telah mendorong  kebohongankebohongan tersebut kepada rakyat di negara-negara miskin dan bangkrut. Dengan demikian, MDG’s berfungsi untuk membalut hubungan eksploitatif antara negaranegara dependen (bergantung) dan kekuatan imperialis, dengan demikian mereka mendustakan kesepakatan yang diajukan oleh mereka sendiri.

2. APEC bukan kerjasama Independent Asia Pasific
Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) sejatinya bukanlah satu skema kerjasama regional yang independent untuk pembangunan ekonomi Negara-negara dikawasan Asia Pasifik. Namun APEC telah digunakan sebagai satu kendaraan untuk mengkonsolidasikan Negara-negara yang berada kawasan Asia yang diikat dengan seluruh perjanjian kerjasama ekonomi dan perdagangan. Secara khusus, skema ini sebagai penjamin akan terlibatnya seluruh Negara dikawasan Asia dalam menjalankan seluruh skema global yang ditransformasikan melalui Negara-negara Anggota kerjasama global yang telah dibangun dan dikontrol secara lansung oleh Imperialisme AS.Pada tahun 2013 ini, sebagai tuan rumah, Indonesia akan mengusung tiga prioritas utama sebagai bagian perjanjian yang akan disepakati dalam pertemuan APECMendatang. Prioritas utama tersebut yakni, mencapai the Bogor Goals, mewujudkan kesetaraan dalam pembangunan berkelanjutan, dan mendorong terwujudnya konektivitas. Gita Wirjawan (Menteri perdagangan RI) menyebutkan, bahwa ketiga prioritas tersebut diarahkan untuk mewujudkan tema APEC dibawah keketuaan Indonesia tahun ini, yaitu menjadikan ‘Asia Pasifik yang berdaya tahan sebagai mesin penggerak pertumbuhan dunia.’ Kepada seluruh Menteri Ekonomi APECbahkan ditegaskan, bahwa pentingnya ketiga prioritas utama tersebut ialah sebagai usaha serius untuk melanjutkan upaya pencapaian the Bogor Goals, yang didasarkan pada isi deklarasi APEC Bogor “APEC Bogor Declaration” pada tahun 1994, yakni 
liberalisasi dan fasilitasi perdagangan, serta investasi yang didukung kerjasama ekonomi dan teknis.Pemerintah Indonesia  juga menggarisbawahi pentingnya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan keadilan dan kesetaraan di antara ekonomi anggota APEC. Memaksimalkan pelaksanaan  program-proram asistensi dan investasi pengembangan SDM, dukungan nyata bagi Usaha Kecil dan Menengah 

Konsep Umum *
(UKM), dan pengembangan inovasi yang dibarengi upaya untuk terus mendukung kelestarian lingkungan. Tujuan-tujuan umum pembangunan tersebut, dikatakan sebagai salah satu upaya untuk memperkecil ketidak seimbangan pembangunan(uneven developments).Dalam  melanjutkan  proses  pengurangan emisi karbon secara global,  tahun ini Indonesia  juga  akan mengusulkan penambahan  sejumlah  produk pertanian yang 
ramah lingkungan, seperti Crude Palm Oil (CPO) dan karet, agar dapat dimasukkan ke dalam daftar APEC Environmental Goods (EGs). Pemerintah meng-Ilusikan bahwa, selain mendorong pelestarian lingkungan, produk berbasis pertanian ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, dan pada akhirnya memperkecil disparitas ekonomi antar anggota.Terkait dengan kesetaraan, Indonesia akan mendorong agar APEC dapat lebih memberdayakan UKM, perempuan, pemuda dan kelompok-kelompok yang selama 
ini terpinggirkan. Mendag mengatakan, hal ini harus sejalan dengan upaya mencapai ketahanan pangan, pembukaan akses kepada pembiayaan, mendorong peningkatan kualitas kesehatan, termasuk pelibatan UKM dalam rantai produksi global.Pemerintah juga mengajak para Menteri Ekonomi APEC untuk meningkatkan daya saing kawasan Asia Pasifik dengan memperkuat konektivitas, sehingga transaksi 
perdagangan dapat menjadi lebih murah, cepat, mudah, dan aman.Selain ketiga agenda di atas, Mendag RI mengungkapkan bahwa pada pertemuanMinisters Responsible for Trade (MRT) tahun ini di Surabaya pada tanggal 20-21 April 2013, Indonesia akan mengajak para Menteri APEC untuk memberikan dukungan optimal bagi  upaya mengatasi kebuntuan Perundingan Putaran Doha WTO. Sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri  World Trade Organization(WTO) 2013, Indonesia akan berupaya agar dapat mencapai kesepakatan dibidang Fasilitasi Perdagangan dan apa yang dikenal sebagai  Paket Negara Kurang Berkembang (Least Developed Countries Package).Dari uraian persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut, dapat dilihat korelasi lansung antara APEC dengan berbagai skema kerjasama Imperialisme lainnya, khsusnya terkait dengan MDG’s dan WTO. Dibawah perspektif pembangunan dan orientasi yang timpang jauh dari aspirasi Rakyat, seluruh program tersebut hanya akan menjadi ilusi yang akan terus menambah penderitaan bagi Rakyat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai kenyataan akan dampak implementasi seluruh perjanjian dan kerjasama tersebut di Indonesia. Baik dengan Ilusi perdagangan karbon dan Ekonomi hijau (Green Economy) yang terus 

Konsep Umum *
memperhebat perampasan tanah kaum tani, meningkatkan angka pengangguran dan hilangnya sumber-sumber penghidupan Rakyat. Demikian pula dengan jargon  “kerjasama perdagangan yang murah, cepat dan aman” telah menyebabkan tidak berkembangnya Industri nasional dan bangkrutnya pengusaha-pengusaha dan pedagang kecil di Indonesia.  Hal tersebut tentu saja hanya menjadi ilusi bagi rakyat ditengah monopoli modal dan pasar oleh kapitalis monopoli yang tengah terjerat krisis akibat overproduksi didalam negerinya. Target tersebut, relevan dengan target-target yang ingin di capai oleh WTO melalui pertemuan tingkat menteri kesembilan pada bulan Desember mendatang. Salah satu target tersebut yakni, mewujudkan kerjasama perdagangan bebas tariff, atau selaras juga dengan kerjasama perdagangan  global yang dianut oleh banyak  Negara dan kawasan, yakni kerjasama perdagangan bebas (Free Trade Agreements/FTA).

3. WTO Bukan kerjasama Perdagangan yang Adil
Secara khusus terkait dengan WTO sebagai satu-satunya organisasi perdagangan dunia yang menghimpun berbagai negeri diseluruh kawasan. Organisasi perdagangan dunia (WTO) secara histories memang dibentuk sebagai salah satu skema liberalisasi  perdagangan. Celakanya, untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah, tidak hanya dalam aspek financial, namun juga dalam aspek politik dan 
kebudayaan, melalui kebijakan yang ditetapkan dalam organisasi tersebut (WTO), Imperialisme telah menggeret sejumlah sector public kedalam sector jasa, sehingga dapat diperjual belikan, termasuk didalamnya adalah sector pendidikan, kesehatan dan, teknologi informasi dan komunikasi.Sepanjang keberadaannya hingga kurang lebih 19 tahun (1994-2013) sekarang ini, telah terbukti bahwa WTO sama sekali tidak berguna bagi  rakyat, bahkan sebaliknya  organisasi perdagangan ini hanya menguntungkan bagi Imperialisme dan telah menyengsarakan rakyat. Karenanya, atas berbagai kerusakan yang telah menciptakan penderitaan bagi rakyat, maka sudah sepantasnya organisasi perdagangan tersebut untuk dihapuskan. Rakyat harus mulai merumuskan dan mendorong terbentuknya alternatif-alternatif kerjasama perdagangan yang adil, mengabdi pada rakyat dan saling menguntungkan bagi semua pihak.Namun demikian dalam perjuangan untuk menghapuskan skema liberalisasi tersebut, Imperialisme juga tidak akan pernah sudi untuk menyerahkannya secara sukarela begitu saja. Demikian pula usaha untuk merumuskan skema perdagangan 
yang adil dan saling menguntungkan sampai dengan upaya-upaya untuk membangun alternatif-alternatif kerjasama perdagangan yang sesuai dengan harapan rakyat tersebut, tidak akan pernah terwujud tanpa adanya desakan yang 

Konsep Umum *
kuat dari rakyat diseluruh sector. Untuk hal tersebut, maka rakyat harus mulai secara intensif dan massif melakukan propaganda-propaganda dan kampanye untuk memblejeti kebusukan dari WTO yang dikendalikan secara penuh oleh Imerialisme. Hal tersebutlah yang menjadi dasar pemikiran akan pentingnya bagi kita (Seluruh kalangan rakyat progressif) untuk segera mengkonsolidasikan diri dan merumuskan taktik dan strategi bersama, guna mewujudkan harapan tersebut. Menyelenggarakan serangkaian agenda untuk menyikapi pertemuan tingkat menteri yang akan diselenggarakan di Bali, pada bulan Desember mendatang tentu saja memiliki nilai yang besar sebagai usaha-usaha persatuan bagi gerakan rakyat untuk memblejeti dan melawan seluruh kebijakan dan skema penghisapan imperialisme terhadap rakyat diseluruh dunia.

Tujuan
Tujuan dari kampanye global ini adalah untuk terus memperluas kesadaran rakyat anti Imperialisme, untuk memperbesar dan memperkuat persatuan rakyat secara sektoral dan multisektoral, baik didalam Negeri, ditingkat regional dan Internasional.Secara spesifik, tujuan dari kampanye ini, yakni:

1. Memperkuat persatuan dan konsolidasi gerakan  pemuda dan mahasiswa bersama gerakan rakyat disektor lainnya secara umum  ditingkat  local hingga nasional
2. Melakukan Penyadaran kepada massa atas esensi dari seluruh kerjasama multilateral (Global dan Regional) yang berada dibawah control Imperialisme AS dan Dampaknya bagi Rakyat
3. Melakukan pembelejetan atas seluruh Kerjasama Multilateral dan bilateral yang tidak berpihak kepada rakyat
4. Untuk meningkatkan kesadaran massa atas skema-skema penindasan Imperialisme di Indonesia
5. Membangkitkan  kesadaran massa untuk berorganisasi dan melakukan perlawanan atas segala bentuk penindasan yang dialaminya
6. Untuk merangkul massa seluas-luasnya dalam gerakan melawan dominasi imperialisme (Perspektif anti imperialis)
7. Membangun Aliansi Sektoral dan multisektoral yang lebih luas ditingkat Lokal dan nasional

Target
1. Terkonsolidasi, menguat dan meluasnya  persatuan  gerakan  pemuda dan mahasiswa bersama gerakan rakyat disektor lainnya secara umum di tingkat local dan nasional melalui kerjasama kegiatan/Kampanye bersama.
2. Meluasnya kesadaran rakyat atas skema penindasan Imperialisme di Indonesia dan secara global
3. Terlibatnya massa secara luas dalam setiap tahapan kampanye  di Tingkat local maupun kampanye yang dikoordinasikan secara Nasional,  regional hingga tingkat Internasional
4. Terealisasinya rekruitmen  (penambahan)  anggota secara massif  bagi seluruh Organisasi yang tersatukan dalam konsolidasi disetiap daerah secara Nasional
5. Terbangunnya komite kerja (kepanitiaan bersama) kampanye global dan konferensi pemuda Internasional diseluruh daerah
6. Terbangunnya Aliansi Rakyat Indonesia/Indonesian People Alliance (ARI/IPA) disetiap daerah ataupun aliansi lainnya dengan garis politik yang sejalan dengan IPA, sebagai Aliansi Multisektoral secara luas, sebagai Aliansi melawan seluruh Agenda global 2013
7. Merangkul Organisasi sektoral pemuda dan Mahasiswa, baik sebagai tulang punggung (Core group/Back bond) dalam Aliansi Sektoral maupun sebagai Anggota Aliansi yang dapat mendukung perluasan kampanye dan persebaran jaringan, sekaligus sebagai penghubung dengan massa secara luas
8. Terbangunnya Aliansi sektoral pemuda dan Mahasiswa tingkat local dan nasional, serta dipahaminya arti penting pembangunan Aliansi sektoral tingkat nasional, regional sampai Internasional (Ada Komitmen Anggota Aliansi Sektoral untuk terlibat dalam Konferensi Pemuda Internasional-WPYC)
9. Diketahuinya/Dikenalnya FMN secara luas sebagai Ormas mahasiswa anti Imperialisme dan Feodalisme, ASA ditingkat Asia Pasific dan ILPS sebagai Aliansi Anti Imperialisme skala Internasional

Rencana Kegiatan
Sebagai upaya untuk mewujudkan seluruh tujuan dan mencapai target-target tersebut,  organisasi harus menjalankan prinsip-prinsip yang menjadi prasyarat mendasarnya dengan melibatkan massa dan anggota sebesar-besarnya. Syaratsyarat yang harus dipenuhi adalah mengintensifkan kerja-kerja Propaganda, pendidikan massa dan pembangunan Aliansi dan jaringan yang luas dan kuat. 

A. Pendidikan dan Propaganda
1. Pendidikan Massa
Pendidikan Massa akan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Anggota organisasi (FMN) khususnya dan, massa luas pada umumnya. Pendidikan akan diselenggarakan dalam berbagai bentuk secara massif dibasis-basis setiap cabang persebaran Organisasi. Secara formil, bentuk pendidikan utama yang akan dilakukan adalah dengan menyelenggarakan forum-forum luas seperti Seminar, Workshop dan bentuk-bentuk lainnya.

Konsep Umum*
a). Pendidikan Internal
Pendidikan Internal adalah pendidikan yang dilakukan didalam Internal Organisasi dan aliansi  dengan peserta utama adalah  pimpinan dan anggota organisasi dikampus-kampus setiap basis persebaran organisasi diseluruh cabang.Pendidikan Internal akan dilakukan secara Intensif melalui group-group anggota, aliansi dan massa disetiap kampus. Sedangkan materi utama dalam pendidikan Internal ini adalah, Materi tentang prinsip dan garis perjuangan organisasi, materi yang  disarikan dari  analisis  situasi sektoral, nasional dan Internasional dan, selanjutnya  materi tentang analisis komprehensif terkait dengan ketiga agenda global tersebut.  Seluruh materi akan  dikorelasikan dengan situasi umum pemuda dan Mahasiswa di Indonesia serta keadaan khusus disetiap daerah/cabang.Penetapan materi didasarkan pada espectasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota akan manifestasi dan bagaimana mengimplementasikan prinsipprinsip dan garis perjuangan Organisasi. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota terkait dengan perkembangan situasi umum imperialisme dan dampaknya bagi rakyat, khususnya disektor pemuda dan mahasiswa serta pendidikan secara umum. Kaitannya dengan materi terakhir, ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Anggota terkait dengan ketiga agenda global tersebut secra khusus, dan kerjasama bilateral dan multilateral lainnya sebagai skema penghisapan Imperialsime lainnya dalam menghisap dan menindas rakyat, serta untuk memahami implementasi dan dampaknya secara 
lansung disektor pemuda dan pendidikan secara umum.Secara general, Pendidikan Internal akan dilakukan dalam bentuk Workshop Nasional yang melibatkan “perwakilan” pimpinan (Cabang dan Ranting) seluruh 
Cabang. Materi yang akan disajikan dalam workshop, selain ketiga materi utama (substansi) diatas, yakni tentang “Rencana dan Konsep Kampanye Global” yang telah disusun oleh Pimpinan Pusat. 

b). Pendidikan luas
Pendidikan luas adalah pendidikan yang diselenggarakan secara luas ditengahtengah massa, utamanya dikampus-kampus setiap basis persebaran organisasi diseluruh cabang dan dikampus-kampus sasaran ekspansi.Pendidikan  massa  akan dilakukan secara Intensif melalui  forum-forum luas yang diselenggarakan oleh Organisasi secara lansung maupun kegiatan yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan lembaga dan organisasi lainnya, serta 



Konsep Umum*
melalui  group-group  kontak yang dibangun oleh anggota disetiap kampus. Sedangkan materi utama dalam pendidikan luas ini adalah, materi  yang disarikan dari analisis situasi sektoral, nasional dan Internasional  yang dikemas sesuai dengan tingkat kesadaran massa  dan, selanjutnya materi tentang analisis komprehensif terkait dengan ketiga agenda global tersebut.  Kedua materi akan dikorelasikan dengan situasi umum pemuda dan Mahasiswa di Indonesia secara umum dan kekhususan disetiap daerah.

2. Propaganda Massa
Propaganda akan dilakukan secara berkesinambungan, massif dan intensif ditengah massa. Propaganda paling utama ditujukan untuk membangkitkan kesadaran massa secara luas terkait dengan  esensi dari ketiga agenda global dan hubungannya dengan persoalan pemuda dan pendidikan  di Indonesia. Materi propaganda mencakup soal analisis situasi sektoral, nasional dan Internasional, analisis komprehsensif agenda global serta implementasi dan dampaknya terhadap pemuda dan mahasiswa. Secara persuasive, isi propaganda akan memberikan gambaran awal karakter masyarakat Indonesia dan persoalan pokoknya sebagai akar dari 
persoalan pemuda dan pendidikan di Indonesia serta jalan keluarnya.Bentuk-bentuk Propaganda yang akan dilakukan antara lain:
a). Seminar dan Workshop
Seminar dan Workshop akan diselenggarakan secara parallel dengan kedudukan dan tujuan secara spesifik dari tahap persiapan hingga Puncak kampanye.
 Konsultasi Sektoral
Konsultasi sektoral akan diselenggarakan dalam bentuk Seminar dan Workshop di Tingkat Lokal dan Nasional. Konsultasi sektoral diselenggarakan sebagai salah satu tahapan menuju kampanye puncak, dengan tujuan untuk menghimpun data dan analisis persoalan sektoral pemuda dan mahasiswa dengan bentuk-bentuk khusus disetiap kampus diseluruh daerah sebagai bahan analisis komprehensif persoalan pemuda dan mahasiswa untuk penyusunan materi propaganda sektoral. Peserta dari konsultasi sektoral adalah massa pemuda dan mahasiswa, baik yang sudah terorganisir didalam organisasi-organisasi kemahasiswaan didalam kampus maupun diluar kampus, organisasi pemuda disetiap daerah dan massa luas lainnya.

- Konsultasi sektoral tingkat Lokal
Konsultasi sektoral  ditingkat local akan di Hosting secara lansung oleh okp bersama  “aliansinya” disetiap Cabang dengan menggalang organisasi pemuda dan  mahasiswaan di daerah masing-masing untuk dilibatkan dalam kegiatan, baik sebagai host (Kepanitiaan) bersama maupun sebagai peserta yang 

Konsep Umum*
kemudian akan ditindak lanjuti sebagai anggota Aliansi sektoral ditingkat local, khususnya dalam penyikapan agenda global dan  sebagai peserta  konferensi nasional dan Internasional.Secara khusus, konsultasi sektoral tingkat local diprioritaskan dapat terlaksana di kota-kota besar (Pusat Industri) dan yang memiliki Konjen AS, diantaranya:
1). Jakarta : Pusat Pemerintahan/Ibu Kota Negara dan terdapat Kodubes AS
2). Surabaya  : Pusat Industri wilayah Jawa Timur dan terdapat Konjen AS 
3). Yogyakarta : Sebagai kota pendidikan
4). Bandung : Pusat Industri
5). Medan : Kota Industri dan memiliki Konjen AS
6). Makasar  : Kota wilayah pengembangan Industri
7). Bali : Tempat penyelenggaraan seluruh agenda Global dan memiliki Konjen AS
8). Mataram-NTB: Kota yang terletak di Pulau terdekat dengan Bali sebagai salah satu topangan basis massa untuk Mobilisasi puncak kampanye pada Bulan Desember
- Konsultasi sektoral tingkat Nasional
Konsultasi Sektoral di tingkat Nasional akan diselenggarakan untuk menghimpun 
kesimpulan-kesimpulan dan resolusi yang dihasilkan dalam konsultasi-konsultasi 
sektoral ditingkat local diseruh daerah. 
Konsultasi ditingkat nasional akan melibatkan seluruh jaringan pemuda dan 
Mahasiswa yang ada di Jabodetabek khususnya dan organisasi-organisasi pemuda 
dan mahasiswa diseluruh daerah secara umum, terutama Organisasi-organisasi 
yang sudah terlibat didalam konsultasi sektoral tingkat local, atau minimal 
perwakilan  dari Aliansi/Jaringan pemuda dan mahasiswa ditingkat local yang 
terbangun melalui konsultasi-konsultasi sektoral diseluruh daerah.
Waktu pelaksanaan kegiatan Konsultasi Sektoral:
- Tingkat Lokal : Mulai Bulan Maret-Juli 2013
- Tingkat Nasional : Bulan Agustus/September 2013 di Jakarta
b). Penyebaran selebaran
Penyebaran selebaran akan dilakukan disetiap kampus basis persebaran okp. Konten yang dimuat didalam selebaran akan didasarkan pada hasil Investigasi dikampus dan cabang masing-masing dan dikorelasikan dengan analisis terkait isu ketiga Agenda global dan bentuk kerjasama lainnya. Selebaran akan diterbitkan 

Konsep Umum*
setiap bulan dan disesuiakan dengan perkembangan Isu sektoral dan multisektoral yang tengah berkembang ditingkat local dan nasional dan dihubungkan dengan momentum kampanye lainnya sepanjang tahun 2013.
c). Panflet
Panflet akan diterbitkan dalam bentuk cetak dan Elektrik. Konten dan Momentum sama dengan  selebaran  dan memberikan tekanan-tekanan khusus pada isu dan momentum kampanye, khususnya terkait dengan ketiga agenda global.
d). Memaksimalkan propaganda Online
Propaganda Online yang digunakan adalah, Mailing list, Blog, FB dan, Tweeter. Propaganda Online akan menerbitkan release-realese organisasi,  statemen, update analisis, kegiatan-kegiatan kampanye, design-design poster, Panflet, Sticker, dan 

Video-video pendek. 
B. Pembangunan Aliansi
Pembangunan aliansi ini ditekankan tidak hanya untuk memperbesar barisan didalam penyikapan seluruh Agenda tersebut, namun pembangunan Aliansi yang luas dan solid ini adalah bagian kerja massa membangkitkan, mengorganisasikan dan menggerakkan massa.Dalam pekerjaan ini, okp akan berupaya sekeras-kerasnya untuk dapat merangkul organisasi seluas-luasnya, baik sektoral maupun multisektoral. Secara khusus untuk kampanye Global ini,  Aliansi yang akan dibangun adalah Aliansi Rakyat Indonesia/Indonesian People’s Alliance (ARI/IPA) sebagai kendaraan dalam menyikapi seluruh Agenda global tersebut. Untuk barisan sektoral okp harus merangkul seluruh organisasi pemuda dan mahasiswa  di tingkat nasional dan disetiap daerah, melalui cabang dan basis-basih terendah organisasi disetiap kota persebaran FMN,  baik organisasi dependen kampus, Ormas (Ormas demokratis, Cipayung maupun primordial) dan organisasi pemuda tingkat local, baik yang ada didalam kampus maupun diluar kampus.
Seluruh Organisasi yang  sudah diidentifikasi, dirangkul agar dapat tergabung didalam IPA dengan melakukan propaganda secara intensif, ajakan kerjasama dan pelibatan didalam kegiatan. Untuk Aliansi Multisektoral

Konsep Umum*
Seluruh Cabang diharapkan dapat menarik organisasi-organisasi massa diseluruh sektor, NGO, Individu akademisi dan intelektuil progressif yang ada ditempat kerja masing-masing.Setelah melakukan Identifikasi atas Organisasi-organisasi tersebut,  upaya pembangunan Aliansi akan mulai dikerjakan dengan melakukan pertemuan (tahap awal dapat dilakukan satu persatu/bilateral) atau kunjungan-kunjungan kepada organisasi sasaran pembangunan aliansi. Dalam pekerjaan tersebut, petugas sudah mulai melakukan propaganda substansi (analisis) agenda global dan isu lainnya, propaganda tentang program kampanye dan rencana aksi dan,  sekaligus ajakan kerjasama untuk menjadi host bersama atau menjadi bagian aliansi.Agar pekerjaan tidak timpang, atau berjalan sebelah,  organisasi-organisasi yang sudah sepakat dan komitmen untuk menjadi bagian aliansi akan lansung dilibatkan dalam kerja-kerja penguatan dan perluasan aliansi dan pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam rangka mensukseskan kampanye global dan pembangunan aliansi sektoral 
pemuda dan mahasiswa yang kuat dan luas. 

C. Mobilisasi
Pekerjaan mobilisasi  akan dijalankan dalam setiap kegiatan. Secara khusus, mobilisasi massa untuk aksi-aksi demonstrasi akan dilakukan dalam rangkaian konsolidasi-konsolidasi umum sektoral hingga puncak kampanye 2013 yang akan diselenggarakan bertepatan dengan penyikapan WTO dan Konferensi Pemuda 
Internasional. Mobilisasi juga akan dilakukan dalam menyikapi isu-isu khusus pemuda dan pendidikan yang sedang berkembang dan, mobilisasi dalam penyikapan momentum-momentum umum kampanye yang diselenggarakan setiap tahun. Secara spesifik, mobilisasi akan dilakukan pada:

1. Konsultasi nasional sektoral pemuda dan mahasiswa
Mobilisasi ini dilakukan sebagai salah satu rangkaian konsultasi sektoral nasional yang diselenggarakan untuk menghimpun/mengkonsolidasikan hasil konsultasi sektoral tingkat local. Mobilisasi ini dilakukan untuk tetap meningkatkan  nuansa dan kestabilan politik kampanye agenda global sampai dengan puncak kampanye. 
Secara khusus juga untuk memperkuat ikatan dan konsolidasi sektoral. Mobilisasi dalam rangkaian konsultasi nasional sektoral akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan September.

2. Hari Mahasiswa Internasional
Konsep Umum*
Mobilisasi pada momentum hari Mahasiswa Internasional/International Stuudent’s Day (ISD, 17 November) akan diselenggarakan secara Nasional diseluruh okp dan sekaligus sebagai rangkaian konferensi nasional pemuda Indonesia.Mobilisasi ini akan diselenggarakan di Jakarta atau Bali (Akan disesuaikan pada kondisi keuangan dan efektifitas kampanye).

3. Penyikapan APEC Summit
Mobilisasi akan diselenggarakan secara nasional diseluruh okp dan dipusatkan di Bali dan Jakarta. Mobilasi dalam rangka penyikapan APEC tersebut akan diselenggarakan pada Bulan Oktober.

4. Aksi piket pemuda dan mahasiswa sebagai rangkaian penyikapan WTO
 (People Global Camp) dan konferensi pemuda Internasional

5. Mobilisasi umum penyikapan WTO
Mobilisasi akan dilakukan secara nasional diseluruh basis FMN. Pusat mobilisasi akan dilakukan di Bali dan Jakarta.  Mobilisasi puncak tersebut sekaligus sebagai ruang untuk mengkampanyekan terlaksananya konferensi pemuda Internasional dan terbentuknya komite koordinasi dan program perjuangannya. Secara khusus untuk Mobilisasi yang diselenggarakan di Bali akan melibatkan seluruh peserta Konferensi dan people global camp (PGC). Basis kongkrti mobilisasi yakni dari kampus-kampus basis okp.

6. Mobilisasi umum
Mobilisasi umum akan diselenggarakan berdasarkan momentum kampanye yang 
senantiasa disikapi setiap tahun, seperti:
 May Day, 1 Mei
 Hardiknas, 2 Mei
 HTN, 24 September
 Sumpah Pemuda, 28 Oktober
 ISD (Include Mobilisasi khusus)
 Hari HAM, 10 Desember 

7. Mobilisasi dalam situasi khusus (Respon cepat)
Mobilisasi lainnya akan dilakukan berdasarkan perkembangan situasi politik nasional dan situasi rakyat. Mobilisasi ini adalah mobilisasi yang dilakukan 

Konsep Umum*
dalam menyikapi isu-isu panas yang berkembang dan situasi khusus atas kasuskasus penindasan kejam rezim terhadap Rakyat.

D. Deklarasi Jaringan/Aliansi Sektoral (Konferensi Nasional dan Internasional)

1. Konferensi Nasional Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (National Conference of Indonesian Youth and Educations/NCIYE)Konferensi ini, pada awalnya ditargetkan dapat terlaksana pada Bulan November 
2013. Namun untuk mengefektifkan mobilisasi dan biaya, Konferensi Nasional akan diselenggarakan pada Bulan Oktober, bertepatan dengan Penyikapan APEC dan hari sumpah Pemuda.Tujuan dari Konferensi ini adalah untuk  pengukuhan jaringan/persatuan pemuda dan mahasiswa Indonesia secara Nasional sebagai media untuk mengikat organisasi-organisasi sektoral yang sudah digalang secara nasional dengan disandarkan pada persatuan politik dan program. Output konferensi ini juga untuk menyiapkan sandaran kongkrit aliansi sektoral yang menjadi basis utama mobilisasi dalam konferensi pemuda Internasional dan penyikapan WTO, di Bali.Espektasi jangka panjangnya, Output dari Konferensi ini dapat dijadikan sebagai 
kendaraan untuk mempermudah kerja-kerja  pembangunan  ormass pemuda (komprehensif) skala Nasional.

2. Konferensi Pemuda dan Mahasiswa Internasional (World People Youth Conference/WPYC)
Konferensi pemuda Internasional akan diselenggarakan pada Bulan Desember sebagai salah satu rangkaian kampanye penyikapan WTO. Secara umum, konferensi ini ditujukan untuk memperluas persatuan dan jaringan pemuda dan mahasiswa internasional anti Imperialisme. Secara khusus untuk memperkuat konsolidasi anggota dan memperbesar organisasi (Rekruitmen dan perluasan), mempermudah perluasan dan penguatan aliansi sektoral tingkat local dan nasional dan, untuk memperluas garis anti Imperialisme dikalangan pemuda dan mahasiswa di Indonesia. 

E. Kebutuhan
1. Materi
Kebutuhan materi yang harus disiapkan adalah:

1). Analisis Sektoral, Nasional dan Internasional. 
Konsep Umum*
Note: Untuk Komite/Panitia tingkat local, materi/analisis akan ditambahkan dengan analisis situasi umum local/daerah, secara sektoral dan multisektoral
2). Analisis komprehensif tentang Agenda Global (MDG’s, APEC dan, WTO)
3). Material/Media Propaganda: Power Point, Flayer, Panflet, Livelet, dll.

2. Perlengkapan

1). Perlengkapan yang dibutuhkan untuk seluruh Agenda akan disesuaikan dengan bentuk-bentuk kegiatan yang diselenggarakan. Namun kebutuhan-kebutuhan perlengkapan yang harus dipenuhi secara umum adalah, kebutuhan-kebutuhan kegiatan yang organisir dan dikoordinasikan secara lansung oleh Pimpinan Pusat, seperti: Konsultasi Sektoral tingkat local didaerah-daerah/Kota Prioritas, Konsultasi Sektoral Nasional,  Konferensi Nasional, Konferensi Internasional, Mobilisasi Nasional. Adapun kebutuhan-kebutuhan perlengkapan yang harus dipenuhi antara 
 Tempat Kegiatan (Untuk Seminar dan Workshop Sektoral tingkat Lokal dan Nasional, konferensi nasional dan Internasional) Penginapan Peserta (Untuk acara Konsultasi sektoral tingkat Nasional, Konferensi Nasional dan Internasional
 Baliho
 Spanduk Seminar dan Workshop
 Spanduk Aksi/Mobilisasi
 Poster-poster tuntutan dan jargon Kampanye

3. Financial
Kebutuhan financial didasarkan pada  kebutuhan  seluruh kegiatan dan pekerjaan, baik kebutuhan sepanjang persiapan dan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

Catatan:

Setiap Levelan Organisasi dan aliansi, diharapkan bisa menyusun secara Rijit, terkait dengan:
- Rancangan budget seluruh rangkaian kegiatan
- Strategi dan sasaran fundraising
- Target fundrising dan saving kontribusi terhadap komite/panitia Nasional
BACKGROUND NOTES ON MAJOR UPCOMING INTERNATIONAL EVENTS IN INDONESIA IN 2013UN HIGH LEVEL MEETING ON POST-2015 DEVELOPMENT GOALSVenue: Bali, IndonesiaDate: March 2013Agenda: Global PartnershipsImportance of the Post-2015 Development AgendaThe international community has set 2015 as the deadline for the Millennium Development Goals (MDGs), a common set of development targets that have framed the priorities of many governments, development agencies, donors and other development actors across the world since 2000. While progress has been made in many countries in terms of poverty reduction, improving access to education, reduced child and maternal mortality, and access to basic sanitation, development has been uneven and not without adverse trends such as the climate crisis and protracted global economic crisis that threaten to reverse even these gains. Clearly, a new development agenda is urgently called for, one that responds to new and persistent challenges confronting the world’s peoples, and is truly transformative, just and sustainable. The United Nations Task Team on post-2015 proposes a roadmap towards developing a new post-2015 UN development agenda with two phases: the first consisting of broadbased consultations and the second focused on intergovernmental consensus-building. It is not clear how the post-2015 UN development framework relates with the formulation of national development frameworks. Almost all of the ongoing outreach efforts are designed to gather inputs that would feed directly into formulating the global post-2015 development framework which would be, presumably, adopted and implemented by all countries. But there is no explicit attempt to ensure or encourage country processes that would lead to country strategies that, in turn, should form the building blocks of the global post-2015 development framework. Therefore there is a grave risk that there will be weak country ownership of this post-2015 development agenda. High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda (HLP)In July 2012, the UN Secretary-General appointed a 26-member panel who will advise him on the global development agenda beyond 2015. The panelists come from governments, the private sector, academia and civil society, but are members in their personal capacity. The panel is co-chaired by Indonesia president Susilo Bambang Yudhoyono, Liberia president Ellen Johnson Sirleaf, and United Kingdom prime minister David Cameron. The output of the HLP will be a report to the Secretary-General that recommends a vision and shape for the post-2015 development agenda. The HLP will consider findings from the various consultations coordinated by the UN System in writing its report. The HLP will be supported by an independent team recruited in direct consultation with the three co-Chairs of the Panel. The team will be headed by a Lead Author and will likely constitute a mix of external recruits and seconded UN staff. Homi Kharas of Pakistan is appointed to be the team’s Lead author. Mr. Kharas is senior fellow and deputy director at the Brookings Institution and previously worked for the World Bank. The report is due in September 2013 in time for the 68th UN General Assembly. Information on HLP meetingsThe full list of the HLP’s members follows below. Fulbert Géro Amoussouga (Benin) Heads Benin's economic analysis unit of the president of the republic of Benin.Vanessa Petrelli Corrêa (Brazil) President of the Institute for Applied Economic Research, which conducts research to support the design and implementation of governmental policies and development programs in Brazil.Yingfan Wang (China) Member of the secretary general's MDG advocacy group and a career diplomat.María Ángela Holguín (Colombia) Foreign minister of Colombia.Gisela Alonso (Cuba) President of the Cuban agency of environment.Jean-Michel Severino (France) Former director general of the French development agency.Horst Köhler (Germany) President of Germany 2004-10.Naoto Kan (Japan) Former prime minister of Japan. Now adviser to Japan's technical committee on renewable energy.Queen Rania of Jordan An advocate for UNICEF, the UN children's agency.Betty Maina (Kenya) Chief executive of the Association of Manufacturers, one of Kenya's leading business organizations.Abhijit Banerjee (India) Professor of economics at the Massachusetts Institute of Technology. Co-founder of the Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab.Andris Piebalgs (Latvia) Commissioner for development, European Commission.Patricia Espinosa (Mexico) Secretary of foreign affairs.Paul Polman (Netherlands) Chief executive of Unilever.Ngozi Okonjo-Iweala (Nigeria) Minister of finance. Former managing director and vicepresident at the World Bank.Elvira Nabiullina (Russia) Economic adviser to Vladimir Putin, Russia's president.Graça Machel (South Africa) A member of the Elders, an independent group of global leaders who work on human rights.Sung Hwan Kim (South Korea) Minister of foreign affairs and trade.Gunilla Carlsson (Sweden) Minister for international development co-operation.Emilia Pires (Timor-Leste) Minister of finance.Kadir Topbaş (Turkey) Mayor of Istanbul and expert in urban rehabilitation.John Podesta (US) Chair of the Centre for American Progress.Tawakel Karman (Yemen) Journalist, human rights activist and politician. Awarded Nobel peace prize for promoting women's rights during the 2011 Yemeni uprising.Amina Mohammed (ex officio) Special adviser to the UN secretary general on post-2015 development planning.HLP Terms of Reference: http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Press%20release_post-2015panel_FINAL.pdfThe panel is set to submit a first draft of a post-2015 strategy in March of next year, with the final report expected in May. With such a short timeline, meetings of the 26-member group have already begun. One key point identified in the lead-up to the meetings was increased transparency and inclusiveness. 1st meeting held in New York, 2ndPoverty”. The next two meetings are planned for the first quarter of 2013 in Monrovia and Bali, and will focus, respectively, on the themes of National Development and Global Partnerships.Global PartnershipsA 4th meeting of the High-Level Panel is to be held in Bali in March 2013. This meeting will focus on the global dimension of development, particularly global partnerships and the means of implementation. Panel members attach great importance to global partnerships because the post-2015 framework can only be achieved through partnership.International development co-operation: part of the “how” of a post-2015 framework What might the Global Partnership contribute to thinking on development co-operation within a much broader post-2015 development framework? Where do its potential strengths lie, and how can these be drawn on in ways that are supportive of work within the United Nations on the post-2015 agenda? How can synergies be promoted, while 1High Level Panel on post-2015 development framework quizzed by UN member states http://twnside.org.sg/title2/finance/2012/finance121104.htmavoiding duplication and fragmentation in international processes? It is important to starta discussion on these issues.Work on the post-2015 framework will – at least in its early stages – place an emphasis on the “what” of a global development framework. At the same time, such a framework will need to look at “how” countries address such challenges domestically.“global partnership” will be important in addressing the “how” dimension of a post-2015 framework.APEC SUMMITVenue: Bali, IndonesiaDate: 1-8 October 2013Theme: Resilient Asia, Engine of Global Growth[The 2013 Economic Leaders' Week is scheduled for October 1-8 in Bali, Indonesia. The APEC Economic Leaders' Meeting will be held October 7 - 8 in Nusa Dua, Bali. The APEC CEO Summit 2013 will be held October 5 - 7.]Indonesia to highlight the need for ‘balanced, sustainable growth with equity’ in 2013 APEC Summit?In his address to APEC’s senior officials, Indonesian Minister Natalegawa said that the Asia Pacific region should serve as an engine for balanced, sustainable growth with equity. He emphasized the complex and enormous challenges that demand partnership and cooperation: “a world of plenty, yet in which millions go to bed hungry; a world of vast opportunities, yet in which millions are unemployed; a world of amazing connectivity, yet in which distant villages are isolated for lack of infrastructures; a world challenged by the threats of food security, climate change, and energy security,”Hence the Indonesian Minister stresses the following points that should be taken to mind:1) Need to maintain the momentum of free and open trade and investment, to which APEC leaders committed themselves when they endorsed the Bogor Goals– importance of enhancing small and medium enterprises; assisting rural populations with means for development; and achieving greater recognition of the role of women in all endeavors, including development efforts.2) Economic growth must be inclusive – with an eye to equity and social justice, and sustainable – one that is consistent with our environmental concern. Economies of 2A post-Busan, post-2015 nexus: what role for the global partnership? http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/pdf/DOC1_Discussion_paper_post_Busan_post_2015_nexus.pdf3The Bogor Goals aim for free and open trade and investment in the Asia-Pacific by 2010 for industrialized economies and by 2020 for developing economies. the region have distant provinces and growth poles that are not yet well connected with one another and to the world market.3) Need to accelerate economic growth in the Asia-Pacific by addressing the region’s need for connectivity, emphasizing the importance of investing in the development for infrastructures for connectivity, including infrastructures for connectivity of maritime areas.The APEC Indonesia 2013 logo depicts a strong bamboo tree, with 21 bamboo shoots, symbolizing the resilience of APEC economies and the firmness of their commitment to serve as a force for sustainable global prosperity with equity. Operable agendas for the APEC SummitPresident Yudhoyono said that finding operable agendas is important so that they could be adopted for immediate implementation by the leaders after the summit. "I wish when I talk as chairman later about energy and food security cooperation programs could then be made for implementation such as on how to increase production or when we complain about decline in production research could be made more real to deal with it besides policy coordination,” he said.Blue economy and sustainable economic growthTrade between APEC countries has expanded five-fold to $16.8 trillion from $3.1 trillion in 1989, while global trade grew 4.6 times to $21.1 trillion from $4.6 trillion during the same period, an Indonesian minister said in his keynote speech at a forum organized by the University of Indonesia. He added that the International Monetary Fund (IMF) predicts average gross domestic product growth for APEC countries at 4.2 percent this year, while global GDP growth is tipped at 3.5 percent.As chair of APEC, the Indonesian government said it will promote sustainable economic growth and seek to bridge the developmental gap between member countries. This goal, it says, can be achieved by improving connectivity, increasing investment and economic partnerships among member countries. With regard to improving connectivity, the government will highlight the country’s distinctive archipelagic geography and its sea-based industries. It will put forward the 454“Engine for balanced, sustainable growth with equity”, Natalegawa, http://www.apec.org/Press/NewsReleases/2012/1207_isom.aspx5Indonesia to seek operable agendas for 2013 APEC Summit, http://www.embassyofindonesia.org/news/2012/09/news030.htmnotion of a “blue economy” while promoting environmental protection. Further, Indonesiacalled for Southeast Asian countries to form a united position for next year’s APEC forum.Corporate profit over people’s interestsAPEC is committed to building a dynamic and harmonious Asia-Pacific community by championing free and open trade and investment, promoting and accelerating regional economic integration, and facilitating a favorable and sustainable business environment. APEC policies and projects have, for the longest time, only furthered the interests of corporations by facilitating a favorable environment for businesses in the region, leaving national economies and public resources open to corporate ownership and control. Civil society groups have long engaged in wide campaigns against APEC’s agenda to promote corporate interests at the expense of local economies, poor people, workers, the environment and indigenous populations. Pushing for “people’s need not corporate greed”, civil society organizations have criticized and exposed the impacts of APEC policies on the vulnerable sectors of the population. APEC has been the main institutional vehicle used by the United States to regain its formerly uncontested dominant position in Asia. Hence APEC is important for the US because it acts as a vehicle to pursue its economic interests in the region and allow it to remain “in the loop” with regard to the region’s affairs - especially at a time when China’s relations and influence on countries in the region is steadily growing.Destructive development in the name of APECThe APEC meeting, attended by more than 20 world leaders, will be headquartered in southern Bali – an area plagued by traffic congestion, water shortages, pollution and sewage disposal shortcomings. Environmentalists claim that the APEC Summit’s declared theme of “Resilient Asia, Engine of Global Growth” will be surrounded by the irony by endeavoring to “showcase an island where environmental and pollution woes have spun out of control.” Director of the Bali environmental group Balifokus, Bayu Susilo, says that each year, new development consumes 1400 hectares of rice paddies. The tourism concept that has been implemented is selling Balinese culture rooted with Hinduism – its unique identity and landscape.76Indonesia aims to push APEC trade ties, http://www.thejakartaglobe.com/business/indonesia-aims-to-push-apec-tradeties/5558607The Australian declares Paradise Lost in Bali under Forklifts and Fallacies, http://www.balidiscovery.com/messages/message.asp?id=8647Meanwhile, environmentalist group WALHI calls for boycott of Bali APEC Summit, emphasizing the lack of environmental care being taken in preparing infrastructure projects to support the coming summit. Preparations for APEC have had a negative effect on Bali. Earlier, an effort was made to establish the Bali International Parkmega project that has yet to commence due to widespread public rejection of that project. Similarly, he sees the elevated highway being rushed to completion as just another example of destructive development in the name of APEC.Regional cooperation targets relevant to business communities, not the peopleAs for the agenda for 2013, President Yudhoyono in his keynote address at the APEC CEO Summit in Vladivostok revealed that Indonesia would set a target of promoting regional cooperation as one of the foundations for the world`s economic growth. "As the chair of APEC next year, Indonesia will set a target of achievement for regional economic cooperation which is relevant to business communities," President Yudhoyono stated.Indonesia will invite major businessmen from Asia and the Pacific region to the APEC CEO forum to be held in Bali in October 2013.WTO MINISTERIAL Venue: Bali, IndonesiaDate: 1st week, December 2013WTO rules unfairly tilted in favor of developed countriesThe developing countries felt at the end of the Uruguay Round10formation) that the WTO rules were unfairly tilted in favor of the developed countries and they wanted to review and reform them to make the WTO more development-friendly as well as to get the developed countries to cut their heavy protection in agriculture.However the developed countries which had succeeded in bringing non-trade issues like intellectual property and services into the trading system were not interested in the proposed reform. They wanted to push the WTO into taking on even more treaties and rules on new issues such as investment, competition and government procurement, as well as to continue opening the markets in developing countries while protecting their own agricultural sector.8Bali environmentalists prepare for battle: Environmental group WALHI calls for boycott of Bali APEC Summit, http://www.balidiscovery.com/messages/message.asp?Id=86059Indonesia to focus on substances, logistics for APEC Summit 2013, http://www.antaranews.com/en/news/84447/indonesiato-focus-on-substances-logistics-for-apec-summit-201310The Uruguay Round was the 8Agreement on Tariffs and Trade (GATT). The Round transformed the GATT into the World Trade Organization (WTO).thround of multilateral trade negotiations conducted within the framework of the General Although the Doha Round was supposed to promote the developing countries’ interests, most development aspects had been eliminated or marginalized in the past decade, while developed countries keep insisting on opening the markets of developing countries especially in industrial products and services, while allowing themselves to continue their protection in agriculture. For instance, in recent years, the United States made increasingly extreme demands that could not be accepted to key developing countries, resulting in the present deadlock.WTO is said to now be at a crossroads, as to whether it should focus on the unfinished agriculture and development issues, or ignore these and instead create new rules on yet more new issues that would make the system even more imbalanced.As the host of the 9th Ministerial Conference of WTO in 2013, Indonesia urged the world parliament members to resume the Doha Round negotiations that have been stalled for years. Alongside it is its call for transparency in the trade system. Indonesia has emphasized the need for a transparent and a fair world trade system, since the previous free trade agenda did not have a significant impact on poverty reduction. It stresses further that the system should be non-discriminative, inclusive and concerned about the welfare of developing countries.Overemphasis on trade, development-related concerns sidelined The impasse in the Doha talks, launched in 2001, has been due to a fundamental conflict since the birth of the WTO in 1995. The theme of review and reform of the WTO to make it more development-friendly versus the theme of ‘let’s push ahead into new issues and expand the power of the WTO’ has been part of an underlying conflict of views on the WTO’s role since its formation. In the view of the Bolivian Ambassador to the WTO, the impasse is due to the lack of a political will to ensure the multilateral trade system is adjusted in favor of the poorest. Trade agreements must not impose conditions that have adverse effects on human rights and the environment, and must not bring an end to the values of our societies.Trade facilitation aggressively being pushed for by developed countriesApart from trade facilitation (TF), there is no movement in any area in the Doha round negotiations recently. Trade facilitation is being pushed very aggressively and relentlessly by developed countries. The latter is pushing for new rules in trade facilitation which 1111Indonesia urges WTO to create a transparent trade system, http://www.antaranews.com/en/news/85804/indonesia-urgeswto-to-create-a-transparent-trade-systemwould result mainly in facilitating more imports into rather than exports for developing countries.The developed countries were also pushing for other new ways to open up developing countries’ industrial markets through a second Information Technology Agreement (ITA)the aim of which is to lower all taxes and tariffs on information technology products by signatories to zero, and tariff elimination of what environmental goods, the definition of which is broad enough to cover many goods and sectors. Apart from that, more pressures on the part of developed countries to negotiate new issues in the agenda for a new round are expected. While pushing for developing countries’ further market integration, developed countries will not accept cuts in their agricultural subsidies nor in providing greater market access, thus their proposals are only expected to lead to even more unfair balance.Recently, there is also growing importance attached to Global Value Chains (GVCs)is being heralded as good instruments for development and growth, which we ought to be on the lookout for. The widening use of the concept serves to revive support for liberalization in light of declining support for the latter. Many proponents of GVCs are arguing that the logic of globalisation and GVCs suggest that the most efficient way to improve your chances of participating, of gaining from globalisation is to reduce barriers and participate in these GVCs. They use this argument to gain support for liberalisation and pushing their issues to be adopted and break the WTO impasse. This is in response to the massive backlash against globalization taking place today in the North, particularly in the US and Europe.However, Southern think-tank organizations argue that the narrative of GVCs does not really add anything new to the debate as it talks about more of the same trade liberalization, hence cannot be expected to provide an effective policy response to the current crisis we have of globalization, in the WTO, and the impasse at Doha. Moreover, according to the South African ambassador, this advocacy by major developed countries will only marginalize even more many of the developing countries, particularly the smaller countries because the whole idea is based on “starting with a few countries and then imposing the will of the few on the rest."1212According to Indian Ambassador to the WTO, Jayant Dasgupta13The aim of this agreement is to lower all taxes and tariffs on information technology products by signatories to zero.14GVCs refer to the new way of organizing production and trade; it is often referred to as trade in tasks and was identified bythe G-20 Trade ministerial conference in April 2012 as an important component of today’s world economy. It refers to a condition whereby goods and services are frequently produced in production networks spreading across various countries. 15South Centre, 2012, The WTO impasse and the possible roads ahead – a development perspective, http://www.southcentre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1867%3Asb68&catid=144%3Asouth-bulletinindividual-articles&Itemid=287&lang=enMany developing countries have stressed that the issue of trade facilitation (being proposed by some members as part of an "early harvest") should not be a stand-alone or self-balancing agreement, and that other development-related issues should be concluded simultaneously to ensure proper balance. There is a need to ensure that issues of importance to developing countries are not left by the wayside.Possible implications of other bilateral and regional agreements outside WTOMany WTO member economies are embarking on the Trans-Pacific Partnership (TPP), an International Services Agreement (ISA)agreements. In the ISA, self-selected WTO members voluntarily agree to new rules and market access commitments, but the agreement itself is open to all WTO members who are willing to accept its disciplines and commitments.agreement of about 20 countries representing about 70% of global trade. If such an agreement gets signed, it will mean a very high level of ambition and that level of ambition will be sought to be then transposed to the WTO, which will force the developing countries and the rest of the membership to accept it.What can happen is that once this agreement comes through, there’s a likelihood that services negotiations going on in the Doha Round will become irrelevant, because already a high-ambition alternative agreement has been reached amongst the major trading countries.There has been an agreement amongst the APEC countries very recently, about three weeks ago, on environmental goods. And the main issue there which was discussed initially was about single-use products, about truly environmental products or energy-efficient products and ultimately a list of 54 products was agreed upon. Now that is something which we are looking at with a great deal of interest because this list is sure to be sought to be brought into the WTO and sought to be harvested by the Bali Ministerial. So, the Information Technology Agreement (ITA) discussed earlier and Environmental Goods agreement are likely candidates for the Bali WTO Ministerial.TPP and other regional economic agreements16Third World Network, 2012, MC9 to be in Bali, TNC Chair reports meager progress on Doha, http://twnside.org.sg/title2/wto.info/2012/twninfo120804.htm17Services trade continue to be the most dynamic part of world trade, and service sectors have long been the largest destination of foreign direct investment flows. 18Framework for the International Services Agreement, http://www.iie.com/publications/interstitial.cfm?ResearchID=210219South Centre, Current issues in the WTO negotiations: a development view, 2012, http://www.southcentre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1865%3Asb68&catid=144%3Asouth-bulletinindividual-articles&Itemid=287&lang=enRegional trade agreement negotiations, in particular the Trans-Pacific Partnership (TPP), which was given an informal October 2013 target, and newly announced talks for a Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and trilateral free trade agreement between China, Japan, and Korea, involving a large number of APEC member economies are in the works. These regional trade agreements in the Asia-Pacific are consistent with APEC member economies’ region-wide goal for a free trade area.This has resulted in growing concern and apprehension on the part of civil society groups that have been closely monitoring the negotiations. For instance, people in New Zealand, Japan, Australia, Malaysia, and Vietnam, among other negotiating countries, have grown wary of and protested against the outcomes of the negotiations of the Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA), a multilateral free trade agreement currently being negotiated among the United States and its partner countries in the Asia-Pacific. It is an FTA that aims to open all sectors of Asia-Pacific economies to foreign investment, remove barriers and tariffs restricting trade, and grant foreign investors and corporations the right to sue governments if their investments are threatened by the latter’s policies. Moreover, the lack of transparency and consultations with representatives of affected sectors over the TPPA has been a cause for concern, particularly given the history of lopsided provisions in favor of business and investor interests and the adverse effects similar agreements have had on the interests and welfare of people, especially vulnerable segments of society. Negotiations have often been carried out in secret.